Kesepakatan Oslo dan Ironi Lumpur Lapindo

TribunTimur, Jakarta- Setelah menandatangani perjanjian pengurangan emisi karbon dengan menghentikan laju deforestasi (REDD+) dengan pemerintah Norwegia di Oslo, Presiden SBY disambut demo korban lumpur Lapindo di Istana Merdeka (29/5). Tiba di Tanah Air SBY Disambut Demo Lapindo

Laporan: tribun-timur.com

RUMGAPRES/ ABROR RIZK 

Sabtu, 29 Mei 2010 | 14:26 WITA

 

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali ke tanah air setelah melakukan kunjungan kerja selama empat hari ke Oslo, Norwegia. Pesawat Kepresidenan yang membawa kepala negara tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (29/5/2010), pada pukul 10.55 WIB. Kedatangan Presiden yang didampingi Ani Yudhoyono disambut oleh Wakil Presiden Boediono, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Panglima TNI Djoko Santoso, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. 

Sedangkan dalam rombongan yang baru tiba terdapat sejumlah menteri antara lain Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, serta tiga Gubernur yaitu Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk, dan Gubernur Riau Rusli Zainal. Presiden berada di Oslo untuk membuka konferensi internasional tentang iklim dan kehutanan bersama dengan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg. Dalam forum dihadiri tujuh kepala pemerintahan/negara dunia itu, Presiden juga berpidato menekankan komitmen tinggi menyukseskan pertemuan para pihak Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang perubahan iklim di Meksiko pada akhir 2010 agar dapat menindaklanjuti piagam Copenhagen yang dilahirkan pada konferensi sebelumnya Desember 2009.

Konferensi internasional di Oslo yang diketuai bersama oleh Presiden Yudhoyono dan PM Norwegia mengadopsi sebuah kerangka kerja sama tidak mengikat kemitraan REDD+ sebagai salah satu upaya menyelamatkan hutan hujan tropis. Adopsi kerangka kerja kemitraan REDD+ atau mekanisme pengurangan emisi karbon akibat penggundulan dan perusakan hutan itu dilakukan oleh 58 negara peserta konferensi, antara lain Indonesia, Norwegia, Australia, China, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat.

Kemitraan REDD + yang pada prinsipnya kerja sama antara negara berkembang melakukan konservasi hutan dan negara maju yang menyumbangkan dana bersifat sukarela dan terbuka bagi setiap negara yang ingin berpartisipasi menyelamatkan bumi dan kerusakan alam. Selama berada di Oslo, Presiden Yudhoyono juga menyaksikan penandatanganan Letter of Intent (LoI) kerjasama konservasi kehutanan untuk mengurangi emisi karson senilai 1 miliar dolar AS dengan Norwegia. Berdasarkan LoI tersebut, pemerintah Norwegia akan memberikan bantuan 1 miliar dolar AS jika Indonesia mampu memenuhi tiga tahap seperti tercantum dalam kesepakatan itu, yaitu proses persiapan atau pembangunan kapasitas yang antara lain dilakukan melalui pembentukan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program tersebut. 

Sedangkan dua tahap lainnya adalah penerapan atau proyek percontohan yang lokasinya akan disepakati oleh kedua negara, dan penerapan secara menyeluruh atau nasional. Bantuan berbentuk hibah yang telah diterapkan juga oleh Norwegia di Brazil itu akan dibayarkan kepada Indonesia berdasarkan performa atau hasil yang baru akan diberikan apabila Indonesia terbukti mampu mencegah deforestasi atau degradasi hutan. Untuk itu, pemerintah Indonesia akan membentuk badan pengawas, pelapor, dan verifikasi untuk memastikan program kerjasama REDD+ dengan Norwegia berjalan efektif dalam waktu enam bulan.

Sementara itu, di depan Istana Merdeka digelar aksi teaterikan warga Porong, Sidoajo, Jawa Timur, yang meminta SBY menyelesaikan kasus lumpur Lapindo seperti janjinya saat kampanye. Namun hingga 4 tahun berlalu, derita berkepanjanganlah yang diterima para korban lumpur Lapindo. Demikian dinyatakan koordinator aksi Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo , Selamet Daroyni, di depan Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (29/5/2010).  

"Kami ingatkan kepada pemerintah, terutama Presiden SBY, ketika akan mencalonkan diri sebagai presiden, ketika melakukan debat kandidat, mengatakan untuk kasus Lapindo akan segera meriview secara spesifik penanggulangan Lapindo," terangnya kepada wartawan.(*)