SUKU MENTAWAI : Kami Tak Mengenal Tsunami

Sebuah helikopter mendarat di Desa Eruparabuan, Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk mengirimkan bantuan logistik, Senin (1/11). Tsunami yang menerjang daerah itu tidak dikenal suku Mentawai karena tradisi mereka sebenarnya adalah tradisi meramu di pedalaman.

Ketua DPR Marzuki Alie jelas sangat tidak tahu bagaimana sebenarnya masyarakat Mentawai. Jika Marzuki sampai mengatakan konsekuensi tinggal di pulau seperti Mentawai adalah terkena tsunami, dia tentu tidak tahu bahwa sebenarnya masyarakat di sana tidak mengenal tsunami.

”Masyarakat Mentawai itu aslinya yang peramu. Tinggal di hutan, di hulu sungai, jauh dari pesisir. Kultur masyarakat Mentawai bukan kultur pesisir atau lautan,” ujar aktivis Yayasan Citra Mandiri, Yosep Sarogdok.

Yayasan Citra Mandiri adalah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan kegiatannya pada persoalan di Kepulauan Mentawai.

Yosep yang merupakan penduduk asli dari Pulau Siberut menuturkan, tradisi sebagai peramu masih belum berubah banyak hingga sekarang.

Domestifikasi ternak hingga tanaman baru dikenal masyarakat Mentawai awal tahun 1970-an. Sebelum masa itu, mereka adalah masyarakat yang hidup dari berburu dan meramu.

Pedalaman

Antropolog dari Yayasan Citra Mandiri, Tarida Hernawati, penulis buku tentang rumah adat tradisional masyarakat Mentawai, uma, menulis, penduduk asli Mentawai tinggal di pedalaman dan pinggir sungai.

Mereka sangat bergantung pada sumber daya alam dari hutan. Bukan dari lautan! Jadi, salah jika menyebut masyarakat Mentawai memiliki kultur pesisir atau lautan.

”Kalau ada nelayan di Mentawai, hampir pasti pendatang, kalau enggak orang Minang, orang Batak, atau orang Nias. Penduduk asli Mentawai selalu tinggal di hulu sehingga kami tak mengenal tsunami,” kata Yosep.

Namun, masyarakat Mentawai mengenal apa yang disebut sigegeugeu alias gempa bumi. Bahkan, saking seringnya gempa bumi terjadi di Mentawai, penduduk asli pun tahu bagaimana menyikapi fenomena alam tersebut.

”Orang tua kami dulu selalu mengajarkan, jika ada sigegeugeu, berlindunglah di bawah pohon pisang. Jelas ini agar kami tak terkena batang kayu hutan yang besar,” kata Yosep.

Selain itu, sigegeugeu justru dianggap berkah oleh penduduk asli Mentawai.

”Jika sigegeugeu datang pada pagi hari seperti waktu gempa kemarin, itu bertanda datangnya musim durian. Kami menyebut sigegeugeu yang terjadi di pagi hari sebagai sipananduk. Cek saja sekarang di Mentawai, pasti lagi banyak-banyaknya durian. Kalau gempanya siang atau sore, biasanya itulah waktu kami mencari induat atau sejenis jamur,” katanya.

Lalu, bagaimana dengan tsunami yang terjadi setelah gempa?

”Karena tinggal di hulu sungai, penduduk Mentawai hanya kenal yang namanya oju atau pasang sungai. Kadang kami heran pasangnya sungai bisa sampai ke hulu. Berarti ini limpahan dari muara. Kalau sudah begitu, kami biasa memindahkan permukiman lebih ke hulu lagi,” kata Yosep. (KHAERUDIN)

http://cetak.kompas.com/read/2010/11/02/03543685/kami.tak.mengenal.tsunami

 

Reorientasi ASEAN

Senin, 1 November 2010 |Editorial

 

Pertemuan ke-17 ASEAN di Hanoi, Vietnam, telah berakhir. Salah satu semangat yang berkembang dan menjadi hasil pertemuan itu adalah integrasi regional dan pembangunan komunitas ASEAN.

Dalam semangat itu telah disepakati Master Plan on ASEAN Connectivity, yang akan menjadi payung kerjasama untuk menghubungkan ASEAN melalui pengembangan infrastruktur (physical connectivity), kelembagaan yang efektif (institutional), serta pemberdayaan masyarakat (people-to-people).

Dengan rencana-rencana itu, ASEAN dan rekan-rekan negara mitra (Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat) menyatakan tekad untuk meningkatkan kerjasama dalam perdagangan, investasi dan bidang-bidang ekonomi lain untuk terus bergerak ke depan dengan landasan yang semakin kuat.

Tidak ada yang salah dengan integrasi regional dan pembangunan komunitas ASEAN, sepanjang itu ditujukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat di kawasan ini dan dilakukan dengan prinsip; kersajama dan solidaritas.

Jika kita melihat kembali sejarah pembentukannya, maka ASEAN diciptakan sebagai tanggul Amerika Serikat dan barat untuk membendung pengaruh apa yang disebut "bahaya merah"—komunisme. Dengan menjadikan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategisnya, AS berupaya mengisolir negara-negara yang dianggap berada di bawah pengaruh merah, terutama sekali: Vietnam.

Pada tahun 1990-an, seiring dengan keruntuhan blok sosialis di Eropa timur dan Sovyet, ASEAN mulai bersikap fleksibel. Pada tahun 1995, Vietnam resmi menjadi anggota ASEAN, lalu disusul oleh Laos, Myanmar (Burma), dan Kamboja.

Namun, kendati banyak pengamat yang menyebut bahwa ASEAN telah berubah haluan, dari anti-komunis menjadi fleksible (regionalism), tetapi kenyataan tidak dapat membantah bahwa ASEAN masih lebih banyak memikul kepentingan ekonomi, politik, dan militer dari imperialisme AS.

Apa kepentingan AS terhadap Asia Tenggara? Menurut kami, AS terus berusaha menjaga kekuatan hegemoniknya di kawasan ini untuk beberapa tujuan; pertama, menjadikan ASEAN sebagai front kedua untuk mengisolasi Tiongkok dan Korea Utara, dua negara yang relatif mandiri dari kekuatan imperialisme global.

Untuk alasan ini, ada benarnya melihat perkataan Bung Karno di pidato pembelaan "Indonesia Menggugat", yang mengatakan; "Siapa kuasa di Tiongkok, dialah akan kuasa pula di seluruh daerah pasifik. Siapa yang menggenggam rumah tangga di Tiongkok, dialah yang akan menggenggam pula segala urusan rumah tangga seluruh dunia timur, baik tentang ekonomi maupun militer."

Untuk tujuan ini, AS masih memelihara hubungan baik dengan beberapa negara mitra lokalnya, seperti Philipina, Thailand, Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Sementara di kawasan Asia Timur, AS sangat bersahabat dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang.

Kedua, peran hegemonik AS di Asia tenggara untuk memastikan atau mengamankan kontrolnya terhadap jalur-jalur perdagangan (selat malaka, sunda, Lombok, Makassar, dan laut Cina selatan—jalur perdagangan sangat penting di dunia)

Ketiga, menjaga kepentingan  perdagangan dan investasi, mengingat bahwa kawasan ini memiliki; sumbe daya alam yang melimpah, tenaga kerja, dan potensi pasar yang besar.

Itu pula yang membuat AS tidak bisa meninggalkan kawasan ini, bahkan berencana memperluas pangkalan militernya di kawasan ini. Sekaligus, bahwa sebagian besar negara di kawasan ini sangat tunduk dalam menjalankan agenda dari negeri paman sam, yaitu Washington consensus.

Meskipun kehadiran Tiongkok makin besar di kawasan ini, terutama melalui CAFTA/China-ASEAN Free Trade Agreement, namun hal itu belum mematahkan hegemoni AS di kawasan ini. Kerjasama ini masih dalam kerangka neoliberal.

Inilah yang membuat kami agak ragu dengan rencana "komunitas ASEAN" ini. Sebab, tanpa perubahan orientasi yang sangat pro-imperialisme itu, komunitas ASEAN hanya akan menjadi sarana "perdagangan bebas" yang saling membunuh ekonomi masing-masing.

ASEAN harus merubah haluan, yakni dari pro-imperialisme menjadi anti-imperialisme, jikalau mau membina kerjasama yang sehat dan damai di kawasan ini. Prinsip kerjasama ala "Washington consensus", yang mengutamakan kompetisi ketimbang kerjasama saling menguntungkan, mestinya dibuang jauh-jauh. Sudah saatnya kerjasama regional di bangun di atas prinsip kemanusiaan, solidaritas, kesetaraan, dan penghargaan atas kedaulatan nasional masing-masing.

http://berdikarionline.com/editorial/20101101/reorientasi-asean.html

Wood or climate change forestry

JAKARTA POST - Much is said about how forestry will be an important part of Indonesia's emission reduction plan.  Many in the conservation community believe that the best way to reduce net emissions is to reduce the area of forest harvested for wood products or land cleared for conversion to agriculture or other land uses.  

On the surface, this sounds like a great idea, but what about the demand? How can we conserve while at the same time meeting the demand for wood and wood products?

Indonesia produces about 35 million cubic meters of legal round wood every year, but consumes substantially more than that — perhaps as much as 50 million cubic meters per year. This leaves a large gap between legal wood supply and demand for wood and wood products — a gap that is equivalent to over 170,000 hectares of selective forest harvest every year. As human population grows and per capita incomes increase, demand for wood and wood products will most likely continue to grow.

Now enters the idea of avoided deforestation and degradation — which means cutting fewer trees at a time when demand for wood is already higher than the legally sanctioned supply. Whether through a moratorium on new concessions or reductions in land cleared for agriculture or estate crops, the plans for reducing net emissions through avoided deforestation will result in decreasing the legal wood supply.  
It seems clear that taking forest land out of production means lower legal wood supply. This was demonstrated through experience of over the last decade when the selective logging concession area was reduced at the same time demand continued to grow.  

The result was a gap of some 40 million cubic meters of legal timber and a matching an increase in illegal logging. It is wonderful to hope that forest law enforcement can be improved to reduce illegal logging, yet the practical realities of controlling illegal logging are stark – it is very difficult to control illegal logging when there is not enough legal timber in the marketplace.

This is even more important as people's use of wood and paper products continues to grow as population and incomes both increase. The ultimate driver of forest loss and conversion of forest land to other land uses is a hunger for forest products and land for agriculture. These drivers are unlikely to change in the short-term.

Sustainable forest plantations on degraded lands can provide rural livelihoods, help meet future wood requirements and provide direct and indirect climate change benefits. Increasing the wood supply from such plantations is a key part of the legal wood supply picture — but these plantations need to come on line before other reductions are made in production from natural forest. Otherwise illegal harvest will increase as the legal harvests decrease.

So does a reduction in legal wood supply result in lower emissions from forest land use?  Probably not. Illegal supplies will replace legal supplies and similar quantities of wood will be used.  

It is clear that trying to reduce net emissions from natural forests will only be effective at the national level if wood supply needs are met first. Until then, a reduction in legal supplies will not result in significant net emission reductions — it will only provide market incentives for an increase in illegal logging.

The writer is International Finance Corporation (IFC) program manager for Sustainable Forestry Program in Indonesia.

-The Jakarta Post, October 29, 2010, page 7-

Sistem Peringatan Dini Tsunami Tidak Memadai

Jakarta, Kompas - Sistem peringatan dini bencana tsunami di Indonesia masih lemah, terutama dalam proses penyebarluasan peringatan dini kepada masyarakat. Penyebarluasan peringatan dini melalui televisi tidak menjangkau pulau terpencil dan kecil. Keterampilan masyarakat mengantisipasi bencana menentukan dalam upaya penurunan risiko timbulnya korban dalam bencana tsunami.

Manajer Desk Bencana Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Irhash Ahmady menyatakan, kekeliruan informasi potensi tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Senin (25/10) menunjukkan keterbatasan sistem peringatan dini berbasis teknologi. Irhash juga menyatakan, sulit memastikan peringatan dini melalui televisi, misalnya, dapat diketahui masyarakat yang tinggal di pulau terpencil yang berpotensi tsunami.

"Keterbatasan itu bisa diatasi jika masyarakat di daerah rawan bencana memiliki keterampilan mengantisipasi tsunami. Keterampilan itu sebenarnya ada dalam kearifan lokal di setiap wilayah. Dahulu masyarakat pesisir tahu, jika pantai surut mendadak orang harus lari ke bukit. Kini pengetahuan lokal itu telah terkikis. Sementara sistem peringatan dini modern masih sulit mencegah timbulnya korban," kata Irhash.

Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Moch Riyadi menjelaskan, pemerintah daerah menjadi penentu dalam menyebarluaskan peringatan dini potensi tsunami kepada masyarakat luas. Dalam kasus tsunami Kabupaten Kepulauan Mentawai, Senin lalu, peringatan dini potensi tsunami dikeluarkan BMKG empat menit setelah gempa.

"Informasi itu kami sebarkan melalui berbagai moda komunikasi, seperti layanan pesan singkat melalui telepon seluler, faksimile, server, juga kepada pemerintah daerah melalui digital video broadcast. Namun, kami tidak tahu apakah peringatan dini itu sampai kepada masyarakat di bawah," kata Riyadi.

Kuncinya kearifan lokal

Pakar tsunami yang juga Direktur Pesisir dan Lautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono pun menegaskan, antisipasi tsunami tidak bisa ditumpukan hanya kepada sistem peringatan dini berbasis teknologi. "Di Mentawai, tsunami biasanya sampai ke pantai lima menit setelah gempa. Peringatan dini menjadi tidak relevan lagi. Kuncinya memang pada kearifan lokal, seperti kearifan smong di Pulau Simeulue, Aceh. Intinya, kalau ada gempa keras langsung ke bukit, tidak perlu lihat pantai surut atau tidak atau tunggu peringatan dini," kata Subandono.

Subandono menyatakan, dari 22 buoy tsunami yang direncanakan, baru tiga buoy yang telah terpasang dan kini ketiganya tidak berfungsi karena dirusak atau dicuri. Irhash menyatakan, pencurian komponen buoy oleh nelayan menunjukkan nelayan tidak memahami apa fungsi buoy. "Itu terjadi karena nelayan tidak merasa terlibat dalam sistem peringatan dini tsunami dan manfaatnya bagi mereka," kata Irhash.

Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Arief Yuwono menyatakan, ilmu pengetahuan dan pengetahuan lokal harus dipadukan menjadi keterampilan antisipasi tsunami. "Kearifan lokal itu harus digali lagi," kata Arief.

-Sumber: Kompas, 28 Oktober 2010, Halaman 12-