Sunday, April 3, 2011

Wapres: Selesaikan Sengketa Lahan Perkebunan


VIVAnews - Wakil Presiden Boediono meminta Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan seluruh pihak terkait membantu menyelesaikan sengketa lahan perkebunan antara warga dengan perusahaan swasta.

"Memang saya kira, harus ada upaya bersama untuk menyelesaikan. Masalah ini (sengketa lahan) menyangkut masyarakat. Dan saya ingin semua harus terlibat. Jadi, saya mohon Bapak Mendagri dapat menyampaikan beberapa hal untuk masalah ini," kata Boediono saat mendengar keluhan langsung dari para petani karet di Dusun Rasau,  Kabupaten Batanghari, Jambi, Sabtu, 2 Maret 2011.

Dalam dialog dengan Wapres Boediono, salah satu perwakilan petani karet, Habibullah menuturkan, banyak lahan milik petani yang diserobot perusahaan besar. "Banyak perusahaan besar menyerobot tanah milik warga. Kami minta Bapak Wapres membuat tim dari pusat, bergabung dengan tim dari kabupaten dan provinsi. Karena warga umumnya bertani," tuturnya.

Selama ini, kata Habibullah, tim dari kabupaten sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi penyerobotan lahan tersebut, namun tim tidak memiliki pengaruh.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, seringkali di satu tempat perkebunan terjadi sengketa lahan antara warga dengan perusahaan swasta.

Menurutnya, batas patok lahan antara perusahaan dan tanah rakyat menjadi dasar permasalahan. Untuk itu, penting untuk membuat tim khusus di setiap provinsi.

"Dalam rangka menuju Jambi Emas, tadi saya sudah katakan kepada Pak Gubernur dan beliau segera akan membuat tim khusus yang mengurusi betul-betul batas tanah warga dengan perusahaan swasta," ujar Mendagri.



Monday, March 28, 2011

Cinta Hamba Kepada Seseorang

PALU- Tak pelak lagi kisah kasih seorang hamba kepada seseorang telah menjadi sesuatu yang sangat menggiurkan bagi siapa pun di dunia ini. Cinta kadang mampu membutakan siapa saja yg tersangkut didalamnya, namun cinta juga kadang menjadikan seseorang menjadi hamba yg menjadi sangat bersyukur. Kisah kasih seorang hamba yang kutulis dalam blog ini menjadi sebuah tolok ukur bagi diriku sendiri dalam menggapai cinta itu sendiri.

Meniti karir yang sangat penjang kurang lebih 10 tahun di lembaga non pemerintah telah membuat pola berpikir seseorang menjadi sbh pola tersendiri dalam membentuk pribadinya. Tak kalah seru adalah ketika hal itu kemudian dalam 1,5 tahun mengalami stagnasi menjadikannya sesuatu yang sangat menyakitkan. Pola itu pun berubah menjadi sesuatu yang sangat terbalik, katanya sih lebih negatif dan selalu negatif karena telah ditanggapinya dengan sangat JUJUR.

Bicara jujur, maka disini akan disodorkan teori sebab akiba kenapa kemudian menjadi sesuatu yang tidak jujur itu terjadi. MEnukil Az Zamakhsyari dalam sebuah syairnya berkata:
"Malam2ku untuk merajut ilmu yang bisa dipetik, menjauhi wanita elok dan harumnya leher. Aku mondar mandir unuk menyelesaikan masalah sulit, lebih menggoda dan manis dari berkepi betis nan panjang. Bunyi penaku yang menari diatas kertas-kertas, lebih manis daripada berada di belaian wanita dan kekasih. Bagiku lebih indah melemparkan pasir ke atas kertas daripada gadis-gadis yang menabuh dentum rebana. Hai orang2 yg berusaha mencapai kedudukanku lwt angannya. Sungguh jauh jarak antara orang yang diam dan yang lain, naik. Apakah aku yang tidak tidur selama dua purnama dan engkau tidur nyenyak, setelah itu engkau ingin menyamai derajatku."

Kembali kepada diri dan hati katanya, semua hal akan menjadi murni dan teladan. Satu setengah tahun ini dirinya ingin menjadi seseorang yg telah hilang kasih dan sayangnya dg satu alasan, tekanan jiwa akibat post power syndrom.

PEmalingan peran kepada perempuan lain dalam bercinta danberkasih asmara pun terjadi, hingga diketahui oleh sang kekasih untuk mengakui dan memaafkannya. Kata maaf ternyata belum mampu untuk dapat menghapus dosa2nya. Sekarang dia sedang dalam taraf yang memprihatinkan, tidak ada lagi kasih dan cinta serta sayang karena masih dibenaknya rasa kecewa yang amat sangat. Keduanya sedang merasakan itu semua.

Pihak ketiga lainnya, dia tdk mau mengakuinya untuk menjadi sesuatu ini berlarut2. Tapi analisisnya telah menunjuk adanya kekeliruan yang amat sangat. Barometernya adalah dasar-dasar agamanya yang blm terlalu kokok karena pernah ditinggalkannya. PErtanyaannya adalah barometer siapa lagi yang bisa mengajaknya untuk kembali kepada kebenaran. Tapi lagi2 hatinya sedang tidak baik lagi penuh kecewa dan duka.

Ilmu yang disebutnya adalah Raja Sukma menjadikannya sesuatu itu telah membutakannya. Namun ini belum diakuinya karena semua itu dia merasa masih dalam tahapan kebenaran yang hakiki. Wallohu alam bi showab.

Bukan dukun, bukan juga ahli pengobat. Tapi barometer kemanusiaany yang mungkin kebetulan diijabahi oleh NYA membuatnya sangat yakin akan kelakuan dan perangainya. Pengakuan2 tsb sangat jelas didengar oleh dia.

"Kala seseorang jelata dalam kesengsaraannya,
ringan baginya untuk mendaki gundukan lumpur "

SEnyum di pagi hari sangat sulit untuk merekah, keberkahan atas nikmat2NYA begitu tipis didada dan hatinya. Subhanalloh....!! Doa apa lagi yang mampu mendekatkan dirinya dan DIA Yang Maha Mendengar.

Ini merupakan isyara bahwa kesedihan hanya akan tersapu bersih dari seseorang tatkala ia sudah berada di surga kelak. Dan ini sama halnya dengan nasib kedengkian yang tak akan benar2 musnah kecuali setelah manusia masuk surga. Wallohu mustaan.

Saturday, March 12, 2011

Susahnya Memberantas Kemiskinan di Indonesia

Berikut artikel tentang kemiskinan yang dimuat di Harian Kompas terbitan hari jni Kamis 10 Maret 2011 yang berjudul Susahnya Memberantas Kemiskinan di Indonesia

 

 

KOMPAS: Nuansa kegusaran terasa benar di ruang seminar "Korupsi yang Memiskinkan" yang diselenggarakan harian "Kompas", akhir Februari lalu. Banyak yang tak habis pikir, bagaimana bisa, setelah 65 tahun merdeka dan beberapa dekade membangun, republik ini tak kunjung juga terbebas dari problem kemiskinan struktural yang kronis.

 

Padahal, kita dianugerahi sumber daya alam melimpah. Kue pembangunan dalam bentuk produk domestik bruto (PDB) juga sudah menggelembung, kini masuk 20 terbesar dunia. Demikian pula volume APBN dan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, dari waktu ke waktu terus meningkat. Volume utang untuk pembiayaan pembangunan juga meningkat tajam. Tetapi, jumlah orang miskin sulit sekali turun.

 

Sebelum krisis, volume APBN kita di bawah Rp 100 triliun dan PDB Rp 877 triliun. Saat itu kasus kemiskinan 22 juta orang. Kini APBN Rp 1.200 triliun dan PDB mendekati Rp 7.000 triliun, tetapi kasus kemiskinan justru meningkat menjadi 31 juta lebih orang.

 

Angka kemiskinan 2010 menurut BPS adalah 31,2 juta jiwa atau 13,33 persen. Namun, angka ini hanya menghitung mereka yang masuk kategori miskin absolut diukur dari pendapatan, itu pun pada standar yang paling minim. Angka ini belum mengungkap wajah kemiskinan Indonesia yang sebenarnya, dari berbagai dimensi. Angka tersebut juga belum memasukkan mereka yang tergolong tidak miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan, yang angkanya bahkan jauh lebih besar dari yang miskin absolut.

 

Jika menggunakan standar garis kemiskinan yang berlaku internasional, yakni pendapatan 2 dollar AS per hari, jumlah penduduk miskin masih 42 persen atau hampir 100 juta lebih. Ini hampir sama dengan total penduduk Malaysia dan Vietnam digabungkan. Artinya, Indonesia adalah rumah sebagian besar penduduk miskin Asia Tenggara. [resume]

Monday, February 28, 2011

REDDplus Perlu Fokus pada Sisi Keadilan

Jakarta, kompas - Proyek pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia perlu fokus pada isu perbaikan birokrasi pemerintah, keadilan, serta kemanusian. Tanpa itu, kemiskinan masyarakat sekitar hutanlah yang akan lestari.

Manajer Program Hutan dan Iklim Yayasan Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (Indonesian Center for Environ- mental Law/ICEL) Giorgio Budi Indrarto, Minggu (27/2), menyampaikan hal itu menyusul konflik pelaksanaan proyek percontohan REDD+ di Jambi dan Kalimantan Tengah. Masyarakat di dua kawasan itu resah. Di Jambi, masyarakat bahkan sudah berbenturan dengan petugas keamanan PT Reki (Kompas, 26/2).

”Kasus di Jambi dan Kalimantan Tengah bisa jadi soal kebijakan atau orangnya. Namun, ini menunjukkan ada banyak masalah di proyek REDD+ ini,” kata Giorgio.

Koordinator Program Per- ubahan Iklim HuMa Bernadinus Steni mengatakan, kelompok sipil mendorong pihak donor menentukan standar tinggi dalam proyek REDD+. Bila lebih rendah, pemerintah akan cenderung mengambil yang lebih rendah untuk mempercepat proses tanpa mau berurusan dengan masalah kehutanan yang merepotkan.

Hutan, lanjut Steni, merupakan sumber ekonomi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitarnya. Kehilangan akses terhadap hutan menyebabkan masyarakat kehilangan sumber ekonomi penting dan bisa menyebabkan kemiskinan.

Selama ini kebijakan pembangunan pemerintah cenderung gagal memberi nilai lebih kepada masyarakat sekitar hutan, tetapi sebaliknya, memiskinkan mereka.

”Masyarakat di sekitar hutan dipaksa untuk mencari jalan sendiri dan mengubah budaya mereka sejalan dengan pembatasan akses terhadap hutan,” kata dia.

Rambu-rambu

Menurut Steni, ada tiga rambu yang harus diperhatikan pemerintah dan pengelola sektor kehutanan. Rambu itu diperlukan.

Pertama, wajib melakukan kajian strategi pengelolaan lingkungan hidup pada tahap awal proyek. Kedua, tidak ada perubahan fungsi ekologis di kawasan yang memiliki kerentanan dan keunikan hidrologi, sumber air bersih, struktur tanah, dan keanekaragaman hayati.

Ketiga, proyek itu harus menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaannya. (AIK)

 

http://syafrudin-syafii.blogspot.com

 

Monday, January 17, 2011

Menhut: Stop Izin Hutan Primer Dan Gambut

Jambi (ANTARA News) - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jambi menyatakan, moratorium atau penghentian pengeluaran ijin baru konversi hutan mulai efektif pada tahun 2011, yakni untuk hutan primer dan gambut.

"Moratorium untuk hutan primer dan gambut," kata Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan ketika melakukan kunjungan kerja di Jambi, Rabu. Menurut dia, penghentian pengeluaran ijin baru konversi hutan ini juga berlaku di Jambi.

Pelaksanaan moratorium konversi hutan primer dan gambut selama dua tahun merupakan salah satu bentuk kerjasama Indonesia dan Norwegia yang telah disepakati dengan ditandatanganinya Letter of Intent antara kedua belah pihak.

Dalam dokumen Letter of Intent (LOI) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Norwegia yang ditandatangani pada 26 Mei 2010 disebutkan bahwa penghentian pengeluaran ijin baru konversi hutan alam dan gambut selama dua tahun dimulai Januari 2011.

Dalam Dokumen LOI tersebut juga disebutkan bahwa peluncuran program uji coba propinsi REDD plus (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang pertama dimulai pada Januari 2011, yang dilanjutkan uji coba REDD plus untuk propinsi kedua pada 2012.

Mulai Januari 2011 juga telah dioperasionalkan instrumen pendanaan oleh pemerintah Norwegia sebesar 200 juta dolar AS sampai 2014. Pemerintah sementara menyiapkan sektor-sektor implementasi kerja sama tersebut.

Berbagai tindakan tersebut diantaranya adalah pembentukan badan khusus sebagai pelaksana moratorium yang memiliki kredibilitas dan transparan dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN). "Persiapannya sendiri kita susun sejak Juni hingga Desember 2010," ujarnya.

Pemerintah Norwegia nantinya yang akan memilih salah satu dari lima usulan tersebut disesuaikan dengan pilot project REDD+ (Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

Menhut berharap, dengan morotarium selama dua tahun tersebut, Indonesia akan mampu menurunkan emisi karbon hingga 26 persen pada tahun 2020. Selain itu, kerja sama Indonesia-Norwegia itu adalah yang pertama dan metodenya diharapkan menjadi percontohan bagi negara-negara lain.

Menhut mengakui, kondisi kehutanan Indonesia termasuk Jambi mengalami krisis, karena itu penerapan moratorium diharapkan menjadi salah satu solusi. "Kami sudah menghentikan izin pengelolaan dan penebangan di lahan-lahan gambut dan kawasan hutan primer," ujarnya. (YJ/K004)

Wednesday, January 12, 2011

Dibawah Kolong Jembatan, Palu Kota Teluk

PALU: Kota Lima Dimensi (hutan, lembah, urban people, teluk, sungai yang membelah kota) sedemikian lengkapnya landskap di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jepretan camera digital di pagi hari dengan dihiasi aktivitas masyarakat nelayan dan para pemancing menjadikan mosaik kota yang indah tak terlupakan. Dimensi landskap yang lengkap tersebut menjadikan pula masyarakat sekelilingnya serasa dimanja kala pagi menjelang. Hempasan angin sepoi-sepoi pagi tak terasa menusuk pelan kulit para penduduknya. Bagi mereka yang suka memancing pun hal ini tak ayal untuk tidak dibiarkan hanyut begitu saja. Itu lah Palu, sebuah kota teluk yang memiliki dimensi landskap yang paling lengkap. Ohh, Palu Ngataku.... (Sy)

Tuesday, January 11, 2011

Implementasi REDD Dihambat Via Lobi Industri

JAKARTA--MICOM: Implementasi REDD Plus atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan kerap mendapat tantangan antara lain dari berbagai bentuk lobi dari pihak industri terkait dengan kepentingannya.

"Langkah kita secara tajam diamati oleh lobi industri seperti pertambangan dan lobi perkebunan sawit," kata Ketua Satuan Tugas terkait REDD Plus, Kuntoro Mangkusubroto, dalam pembukaan lokakarya nasional tentang aktivitas REDD yang digelar di Jakarta, Selasa (11/1).

Namun, ujar dia, pihak swasta termasuk industri juga termasuk salah satu dari "stakeholders" atau pemangku kepentingan sehingga secara fakta aktivitas REDD Plus juga harus berembuk pula dengan mereka.

Ia mengingatkan, yang terpenting adalah bagaimana berbagai pemangku kepentingan itu setuju bahwa pada saat ini kita tidak boleh lagi melakukan penebangan hutan.

Karenanya, Kuntoro juga tidak menyetujui adanya usulan seperti bahwa penebangan hutan diperbolehkan asalkan ada penanaman kembali. "Sekali hutan berdiri, maka ia harus tetap berdiri," katanya.

Ketua Satgas REDD Plus juga memaparkan, pihaknya akan memastikan bahwa implementasi REDD Plus terlaksana dengan berhasil dan agar semua pihak terkait memiliki tujuan yang sama.

Kemitraan Indonesia dan Norwegia terbentuk melalui ditandatanganinya Letter of Intent pada Mei 2010 di Oslo.

Tujuan utama kemitraan yang akan memberikan hibah sebesar US$1 miliar ini adalah untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, dengan tahapan pembayaran berdasarkan kemampuan Indonesia untuk menurunkan emisi.

Implementasi tahap pertama adalah persiapan. Tahap 2 dari kemitraan ini akan dimulai awal tahun depan termasuk pembentukan Lembaga REDD plus Indonesia, pengembangan lanjutan yang menyeluruh dari strategi nasional REDD plus, penciptaan instrumen pembiayaan, pengembangan kerangka kerja
pelaporan, monitoring dan verifikasi (MRV), pelaksanaan provinsi percontohan, dan pelaksanaan moratorium selama dua tahun untuk konsesi baru atas hutan dan lahan gambut.

Sedangkan Satgas REDD plus telah dibentuk pada September 2010, berdasarkan Keputusan Presiden No.19/2010, sebagai bagian dari program kemitraan pemerintah Indonesia dan Norwegia. (Ant/X-12)